BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair Oktober 2022, Ini Syarat dan Cara Daftar Bansos
Program bansos ini berasal dari instruksi Presiden Joko Widodo( Jokowi) kepada Pemda, buat menyalurkan 2 persen dana transfer universal senilai Rp2, 17 triliun, buat dorongan angkutan universal, dorongan ojek online, nelayan, serta UMKM.
Perihal tersebut diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan( PMK) Nomor. 134/ 2022, tentang Belanja Harus Dalam Rangka Penindakan Akibat Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Pada Oktober 2022, pemerintah hendak mencairkan BLT UMKM. Berikutnya, Bansos ini hendak diberikan kepada warga, spesialnya Pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah( UMKM) pada 2022.
Tidak hanya itu, BLT UMKM pada Oktober 2022 pula hendak disalurkan kepada ojek serta nelayan.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan( PMK) Nomor. 134/ 2022 tentang Belanja Harus dalam Rangka Penindakan Akibat Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani pada 5 September kemudian.
Ada pula penyaluran BPUM UMKM hendak disalurkan mulai Oktober 2022 lewat Pemda.
Nantinya, para penerima khasiat hendak menerima suntikan dana bansos sebesar Rp1, 2 juta. Dana ini dapat diperoleh semenjak dini Oktober sampai Desember 2022.
Dengan program tersebut, pemerintah berharap BLT UMKM ini bisa memencet resiko peningkatan laju inflasi
Berikut cara daftar serta Syarat BLT UMKM 2022:
Cara Daftar BLT UMKM
- Daftarkan diri ke pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah( Diskop UKM) setempat buat menemukan pesan rekomendasi
- Lampirkan dokumen berbentuk No Induk Kependudukan( NIK), No Kartu Keluarga( KK), nama lengkap, alamat tempat tinggal, no telepon, serta bukti diri bidang usaha
- Pihak Diskop UKM hendak memproses serta melaksanakan verifikasi atas permohonan yang sudah diajukan
- Pantau status penerimaan permohonan di halaman https:// eform. bri. co. id/ bpum dengan memasukkan no NIK serta kode verifikasi.
- Masyarakat Negeri Indonesia( WNI)
- Pemohon memiliki KTP
- Pemohon ialah Pelaku UMKM yang dibuktikan lewat pesan usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang ialah satu kesatuan
- Pemohon tidak berstatus selaku Aparatur Sipil Negeri( ASN), anggota Polri/ Tentara Nasional Indonesia(TNI), pegawai Tubuh Usaha Kepunyaan Negeri( BUMN), serta Tubuh Usaha Kepunyaan Wilayah( BUMD)
- Pemohon tidak lagi menerima kredit ataupun pembiayaan dari perbankan serta kredit usaha rakyat( KUR)
- Para Pelaku UMKM yang mempunyai KTP serta domisili usaha yang berbeda bisa melampirkan Pesan Penjelasan Usaha( SKU).