Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Usai Heboh Isu Mafia Alutsista, Connie Bakrie Bertemu Menhan Prabowo

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Connie Rahakundini Bakrie. Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pertemuan itu berlangsung pada Jumat (11/6/2021). Mereka bertemu di Kementerian Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat.

"Perkuat diri membangun negeri Bersama Pak Prabowo Subianto, Connie Rahakundini Bakrie dan Bro Ahmad Sahroni," tulis Dasco melalui akun Instagram resminya, Jumat (9/11).

Tak dijelaskan isi pertemuan itu. Dasco hanya menyebut pertemuan itu sebagai bentuk memperkuat diri membangun negeri.

Connie Bakrie Minta Mafia Alutsista Mr M Dilacak

Sebelumnya Connie Bakrie menyebut 'Mister M' saat ditanya realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker transaksi jual-beli alutsista diberantas. Atas ucapan Connie Bakrie, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah angkat bicara.

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa Mafia yang dia sebut berinisial Mister M, bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian," ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (10/5).

Menanggapi pernyataan Prabowo, Connie meminta KPK turun tangan. Menurut Connie, Mister M akan terungkap bila KPK menelisik tahapan CADMID Alutsista. CADMID adalah siklus dalam sistem pengadaan alutsista, mulai dari konsep hingga manufacturing.

"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr M dimaksud," ujar Connie dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Connie juga bicara soal transparansi dalam kebijakan anggaran. Dia meminta Kementerian Pertahanan terbuka perihal tersebut.

"Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," kata Connie.

"Good governance memandatkan adanya transparansi di mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud," lanjutnya.

Kebocoran Perpres Alpalhankam Pembelian Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) beredar di publik. Rancangan Perpres Alpalhankam tersebut menyebutkan angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista sebesar USD 124.995.000 yang jika dikonversikan sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan akan mengusut kebocoran itu. Saat ini, pembahasan mengenai Alpalhankam terus berlangsung.

"Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik), dan tentu Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," ujar Dahnil dalam keterangannya, Senin (31/5).

Dahnil menyebut, sesuai petunjuk Presiden RI Joko Widodo kepada Prabowo Subianto, Jokowi disebutnya ingin ada kejelasan soal lima sampai dengan 25 tahun ke depan Indonesia bisa memiliki alpalhankam apa saja. Dahnil menyinggung alpalhankam Indonesia yang sudah tua-tua.

"Berangkat dari direktif tersebut, dengan juga melihat kondisi alpalhankam kita yang faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan. Dengan demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpalhankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam," kata Dahnil.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan masih menggodok rencana pembelian alutsista tersebut. Prabowo mengatakan telah menjelaskan kepada Komisi I DPR RI soal anggaran alutsista ini.

"Ini sedang digodok. Sedang direncanakan," kata Prabowo usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

"Kita sedang menyusun itu. Ya kita sedang membahas, banyak pertanyaan. Ya ada juga isu-isu di luar dan sebagainya saya jelaskan satu per satu rencana ini masih kita godok bersama Bappenas bersama Kemenkeu, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya," ujarnya. [detik.com]